|
|
|
/ Home / Makassar Saat Ini /
Tim Media Centre Mega-Prabowo Gelar Diskusi Aset Negara
Laporan: Widyabuana. tribuntimurcom@yahoo.com
Jumat, 3 Juli 2009 | 11:15 WITA
JAKARTA, TRIBUN - Mega-Prabowo Media Centre (MPMC) akan menggelar acara diskusi rutin bertajuk "Gelora Bung Karno Dahulu, Monas Kemudian?" di Sekretariat MPMC, jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan. Diskusi rutin akan digelar sekitar pukul 14.00 WIB itu rencananya akan dihadiri oleh Endang S Tohari sebagai pembicara. Demikian siaran pers yang dikirim ke redaksi Tribun Timur, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya tim media Mega-Prabowo mengeluarkan pernyataan sikap terkait persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang. Berikut petikannya:
1. Menegaskan bahwa hak konstitusi warga negara untuk memilih harus dijamin sebagai hak sosial dan hak politik warga negara yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi. Karena itulah terhadap temuan adanya DPT yang bermasalah harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah dan KPU. Jalan terbaik untuk memastikan setiap pemilih terdaftar dalam DPT adalah menjadikan DPT sebagai daftar yang diakses ke publik. Tim Kampanye Mega Prabowo mengusulkan kepada KPU untuk segera mempublikasikan DPT berbasiskan RT guna membuktikan bahwa tidak ada lagi persoalan terkait DPT.
2. Menegaskan komitmen Mega Prabowo untuk tetap menempuh jalan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berbagai bukti KPU yang tidak netral terkait dengan sosialisasi yang dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada pasangan no.2 dan sikap tertutup KPU terhadap persoalan DPT bisa menjadi pemicu gerakan anti demokrasi yang mengancam berlangsungnya pemilu yang luber dan jurdil. Disisi lain, sikap POLRI yang cenderung tidak serius dalam menindaklanjuti laporan Bawaslu terkait dengan keterlibatan Komisaris BUMN dalam Tim Kampanye dan Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh pasangan SBY Budiono di Kemayoran dan penutupan Kampanye Tim Mega Prabowo di Balikpapan semakin menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kehilangan pilar penegak demokrasi.
3. Mendesak Presiden dan KPU untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM yang menyimpulkan terjadinya penghilangan hak konstitusional pemilih secara massif dan sistemik pada pemilu legislatif yang lalu. Keputusan KPU yang mengurangi jumlah TPS sebesar 69.000 dan disisi lain DPT Pemilu Presiden yang bertambah 5 juta bertentangan dengan prinsip manajemen Pemilu yang demokratis.
4. Terkait dengan ditemukannya alat peraga, alat sosialisasi, penempatan polling sms pada saat materi debat disampaikan dan bentuk lainnya yang mengarah kepada penguatan dukungan pada pasangan no.2, Tim Kampanye Mega Prabowo berpendapat bahwa KPU bisa diintervensi dan dijadikan sebagai alat kampanye. Temuan terbaru juga menunjukkan iklan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Pemerintah lainnya telah dijadikan sebagai alat legitimasi “pencapaian” keberhasilan pemerintah. Hal tersebut semakin menegaskan penerapan politik segala cara.(*)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
komentar
|
|
Print
Email
Statistik
