Kepala Bappeda "Dikuliti" Anggota Dewan

Saat Ekpose KUA-PPAS

Mamuju, Tribun - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar M Hatta Latif menjadi bulan-bulanan anggota DPRD Sulbar pada saat ia mengekspose kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) di Kantor DPRD Sulbar, Mamuju, Jumat (20/11).

Momen ekpose KUA-PPAS ini dijadikan momen oleh sebagian besar anggota dewan untuk "menguliti" Hatta dan program-program yang tercantum dalam KUA-PPAS tersebut.
Selama ini, memang sejumlah anggota dewan mencak-mencak karena eksekutif belum memasukkan draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun 2010, padahal waktu sudah mendekati akhir tahun 2009.
Makanya, dengan ekpose KUA-PPAS, para anggota dewan menggunakan kesempatan untuk mengeluarkan uneg-uneg mereka selama ini. KUA-PPAS merupakan dokumen pengantar R-ABPD.
Anggota dewan dari sejumlah partai silih berganti angkat bicara. Sebagian besar mengemukakan kekecewaan mereka ke Pemprov Sulbar. Termasuk Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan yang memimpin jalannya ekspose mengungkapkan kekecewaannya.
"Jika ada program, tolong eksekutif jangan jalan sendiri. Harus berkoordinasi dengan DPRD. Ini harus menjadi perhatian eksekutif, segala sesuatu harus melibatkan dewan," kata Sekretaris Golkar Sulbar ini.
Anggota dewan yang lain yang mengemukakan kekecewaannya di antaranya Arifin Nurdin (PDK), Naharuddin (Barnas), Amran HB (PPD), Arman Salimin (PAN). Kekecewaan mereka antara lain terlambatnya pemasukan draft APBD, tidak adanya koordinasi antar eksekutif dan legislatif, adanya program eksekutif yang tidak diketahui oleh legislatif, dan lain-lain.
Mendapat "serangan" dari anggota dewan, membuat Hatta hanya bisa menjawab diplomatis dan menerima semua masukan dari anggota dewan tersebut.
Menurut Hamzah, setelah ekspose KUA-PPAS, maka agenda dewan selanjutnya adalah rapat fraksi pada hari Senin (23/11).(rus)

Politisi PDS Permasalahkan Waktu Tes CPNS

DI tengah-tengah suasana panas rapat antara anggota DPRD dengan Bappeda Sulbar, tiba-tiba anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Marvie Parasan, mengangkat masalah yang lain yaitu waktu pelaksanaan tes CPNS di Sulbar yang diadakan pada hari Minggu.
Menurut Marvie, pada hari Minggu tersebut adalah waktu untuk umat Nasrani beribadah, makanya ia menilai ada diskriminasi pada pelaksanaan tes CPNS tersebut.
"Seharusnya BKD koordinasi dulu dengan kita. Tapi, tentu saja sekarang waktunya sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah difinalkan. Tapi, ini harus menjadi perhatian untuk selanjutnya," katanya.
Jadwal CPNS di seluruh Sulbar berlangsung pada hari Minggu (22/11). Hal ini sudah menjadi keputusan final BKD Sulbar bersama seluruh BKD kabupaten.(rus)
 

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)

( Muh Izzat Nuhung)

• Berita Terkini
• Terpopuler