Golkar, PKS, PAN, PPP Membelot

Pemandangan Awal Fraksi di Pansus Bank Century ;Empat Partai Koalisi Pemerintah Membelot ; Gabung ke PDIP, Hanura, dan Gerindra ; Hanya PKB yang Sejalan dengan Demokrat ; Idrus Yakin Kondisi Bertahan Sampai Pandangan Akhir

Jakarta, Tribun - Empat partai yang sebelumnya berkoalisi mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, memilih berseberangan saat menyampaikan pemandangan awal fraksi di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century, Senin (8/2).

Kempat partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai terjadi kasus korupsi pada bailout Bank Century.  
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi pandangan netral dan cenderung mengikuti sikap Partai Demokrat yang bersikukuh menyebut semua prosedur pembayaran dana talangan sudah sesuai aturan yang ada.
Gambaran kesimpulan sementara fraksi itu kemungkinan tidak akan jauh berbeda pada pandangan akhir skandal Bank Century yang akan disampaikan 4 Maret mendatang.
Ketua Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham juga mengakui prediksi tersebut. "Posisinya dua lawan tujuh. Ini tidak berubah hingga kesimpulan akhir nanti," kata politisi asal Sulsel ini di sela-sela sidang, kemarin.


 
Dari lima rekan koalisi Demokrat, hanya PKB yang tetap seiring sejalan. Keduanya menyatakan kebijakan bailout kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak salah.
Demikian pula proses merger tiga bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Semementara Golkar, PKS, PAN, dan PPP justru bersikap sebaliknya. Mereka memilih "bergabung" dengan PDIP, Gerindra dan Hanura, dan satu suara menyatakan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) terhadap Bank Century.
Bergabungnya Golkar, PKS, PAN, dan PPP ke kubu "oposisi" membuat posisi koalisi pecah. Berdasar hitung-hitungan, jika terjadi voting komposisinya adalah  adalah 10 lawan 20 atau 33,3 persen melawan 66,6 persen. Kalau pun PPP dan PAN kembali bergabung dengan Demokrat, komposisinya menjadi 14 lawan 16.
Sikap Fraksi PPP dan PAN yang berseberagan dalam pandangan sementara dengan Demokrat dan PKB di luar dugaan. Soalnya, sikap PAN dan PPP sebelumnya diprediksi bakal mengekor dengan Demokrat.
Sikap berani  PAN berbeda pendapat dengan Demokrat itu kabarnya tidak dibicarakan dengan jajaran DPP. Ketua Fraksi PAN Asman Abnur mengamini pihaknya tidak membicarakan soal pandangan akhir dengan jajarna pimpinan partai.
"Ini murni berasal dari fraksi. Ini belum sampai putusan akhir. Ini baru bahan awal, sehingga tidak dikomunikasikan. Tapi, nanti kita laporkan kepada ketua umum," jelas dia.
Asman menyebut, pandangan PAN dengan Demokrat bukan persoalan berani atau tidak berhadapan dengan mitra koalisi. Menurut dia, semua itu sepenuhnya berdasar temuan selama  proses pansus berlangsung dan karenanya tidak seharusnya diseret-seret ke masalah kebersamaan koalisi.
"Ini bukan soal berani atau tidak. Kami cuma mengungkap apa yang ditemukan, jangan dikait-kaitkan dengan koalisi," katanya.
Meski sependapat dengan PAN, PPP tidak secara terbuka menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam bailout Bank Century. Juru bicara FPPP M Romahurmuziy hanya menyatakan bailout memiliki masalah terkait kewenangan Komite Stabilisasi Sektor Keuangan.
"Fraksi PPP berpendapat, seluruh indikasi penyimpangan bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum," ujarnya.
Tim Kecil   
Menurut Idrus, pandangan sementara fraksi akan ditindaklanjuti oleh tim kecil penyusun laporan akhir. Tim nantinya dibentuk secara proporsional berdasrkan fraksi.
"Anggotanya sekitar 15 orang dengan tugas mengkompilasi pandangan sekarang kemudian menyusun outline akhir," timpal Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq.
Perdebatan panjang sempat terjadi sebelum penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Achasnul Qosasi menilai tidak perlu ada penyampaian pandangan awal karena anggota pansus baru hari ini menerima data aliran dana dari PPATK
Namun, argumentasi itu mentah. Seluruh fraksi meminta agenda penyampaian pandangan sementara tetap dilanjutkan. Idrus pun memutuskan penyampaian pandangan dilaksanakan sesuai jadwal. Terkait pemeriksaan soal aliran dana yang baru diterima dari PPATK akan dilakukan pekan ini. "Besok kita minta keterangan PPATK dan BPK," jelasnya.
PDIP Tercepat
 Mayoritas fraksi menyatakan, Bank Indonesia (BI)telah melanggar keputusan yang dibuatnya terkait merger tiga bank yakni CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century.
Bank sentral itu juga melakukan pelanggaran dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Padahal, pengawas Bank Century telah mengingatkan bahwa bank tersebut tak layak kepada pejabat BI Siti Fadjriah.
Selain BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disebutkan melanggar ketentuan yang mengatur bahwa LPS menghitung penanganan bank gagal berdampak sistemik.
Dari 10 fraksi, Fraksi PDIP merupakan yang tercepat memaparkan pandangan sementara skandal Bank Century yakni hanya lima menit. Sementara fraksi lainnya rata-rata di atas 20 menit. Namun partai oposisi itu tegas menyatakan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam bailout Bank Century.
Partai berikon wong cilik  itu meminta penegak hukum menyelidiki BI terkait kasus-kasus tersebut. PDIP juga menyatakan bahwa tak ada alasan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
"Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan sementara ada indikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan," kata juru bicara FPDIP Eva Sundari.
Golkar
Senada dengan PDIP, Golkar menyimpulkan ada 59 penyimpangan dalam kasus Century. Golkar menyatakan ada perbuatan berlanjut melawan hukum melibatkan pemilik Bank Century dan oknum pejabat.
Sedangkan Fraksi PKS menemukan 66 pelanggaran Bank Century dalam kebijakan FPJP dan PMS. Juru bicara PKS Andi Rahmat menduga kuat praktek ini berhubungan dengan dua  deposan besar, yaitu BS dan AR yang melibatkan dana senilai Rp 560 miliar dan 280 bentuk pecahan masing masing tersebut Rp 2 miliar.(Persda Network/yat)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)

(Q Fadlan)

• Berita Terkini
• Terpopuler